Welcome to Helmiyati's Blog

A HEALTHY MAN HAS A HUNDRED WISHES, A SICK MAN HAS ONLY ONE.
(Oang Yang Sehat mempunyai Seratus keinginan, Orang Yang Sakit Hanya Mempunyai Satu keinginan)

Tentang Helmiyati

Foto Saya
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Helmiyati adalah seorang mahasiswi AKBID 'SARI MULIA' Banjarmasin '08.

Kamis, 15 Oktober 2009

Sejarah Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan Di Indonesia

Sejarah Promosi Kesehatan


Istilah Health Promotion (Promosi Kesehatan) sebenarnya sudah mulai dicetuskan setidaknya pada era tahun 1986, ketika diselenggarakannya konfrensi Internasional pertama tentang Health Promotion di Ottawa, Canada pada tahun 1965. Pada waktu itu dicanangkan ”the Ottawa Charter”, yang didalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar Health Promotion. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti sekarang. Pada masa itu, istilah yang cukup terkenal hanyalah penyuluhan kesehatan, dan disamping itu pula muncul dan populer istilah-istilah lain seperti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Social Marketing (Pemasaran Sosial), Mobilisasi Sosial dan lain sebagainya.

Suatu ketika pada tahun 1994, Dr.Ilona Kickbush yang pada saat itu sebagai Direktur Health Promotion WHO Headquarter Geneva datang melakukan kunjungan ke Indonesia. Sebagai seorang direktur baru ia telah berkunjung kebeberapa negara termasuk Indonesia salah satunya. Pada waktu itu pula Kepala Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes juga baru diangkat, yaitu Drs. Dachroni, MPH., yang menggantikan Dr.IB Mantra yang telah memasuki masa purna bakti (pensiun). Dalam kunjungannya tersebut Dr.Ilona Kickbush mengadakan pertemuan dengan pimpinan Depkes pada waktu itu baik pertemuan internal penyuluhan kesehatan maupun eksternal dengan lintas program dan lintas sektor, termasuk FKM UI, bahkan sempat pula Kickbush mengadakan kunjungan lapangan ke Bandung.

Dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan serta perbincangan selama kunjungan lapangan ke Bandung, Indonesia banyak belajar tentang Health Promotion (Promosi Kesehatan). Barangkali karena sangat terkesan dengan kunjungannya ke Indonesia kemudian ia menyampaikan suatu usulan. Usulan itu diterima oleh pimpinan Depkes pada saat itu Prof. Dr. Suyudi. Kunjungan Dr. Ilona Kickbush itu kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan pejabat Health Promotion WHO Geneva lainnya, yaitu Dr.Desmonal O Byrne, sampai beberapa kali, untuk mematangkan persiapan konfrensi jakarta. Sejak itu khususnya Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes berupaya mengembangkan konsep promosi kesehatan tersebut serta aplikasinya di Indonesia.
Dengan demikian penggunaan istilah promosi kesehatan di indonesia tersebut dipicu oleh perkembangan dunia Internasional. Nama unit Health Education di WHO baik di Hoodquarter, Geneva maupun di SEARO, India juga sudah berubah menjadi unit Health Promotion. Nama organisasi profesi Internasional juga mengalami perubahan menjadi International Union For Health Promotion and Education (IUHPE). Istilah promosi kesehatan tersebut juga ternyata sesuai dengan perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia sendiri, yang mengacu pada paradigma sehat.





Dalam Praktek Kebidanan
Dari perjalanan sejarah, dari masa penjajahan sampai sekarang, Promosi Kesehatan dalam praktek kebidanan telah mengalami pasang surut. Banyak yang telah dicapai, tetapi lebih banyak lagi yang belum dilakukan. Di antara semuanya itu, yang paling penting adalah pengambilan hikmah, makna, nilai atau “wisdom” yang dapat ditarik dari rentetan perjalanan sejarah itu. Kemudian belajar dari semuanya itu kita dapat menjalani masa kini dan menghadapi masa depan dengan lebih terarah dan mantap.
Beberapa hikmah, makna atau nilai yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah Promosi Kesehatan itu adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Promosi Kesehatan dalam praktek kebidanan (atau apapun namanya waktu itu: Propaganda, Pendidikan, Penyuluhan atau nama lainnya lagi) merupakan kebutuhan mutlak baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara kesehatan.
2. Bahwa upaya promosi kesehatan dalam praktek kebidanan perlu dilakukan secara terpadu dengan program-program kesehatan. Promosi kesehatan tanpa program akan tidak berarti apa-apa (lumpuh), sebaliknya program kesehatan tanpa promosi kesehatan akan kurang mengenai sasaran (buta).
3. Bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan esensi dari upaya Promosi Kesehatan dalam praktek kebidanan. Upaya ini adalah upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan model Pendidikan Kesehatan Rakyat (Model Bekasi), Daerah Kerja Intensif PKM (Model Bandung), Pendekatan Edukatif, Pengembangan PKMD, Posyandu, Gerakan PHBS, dll.
4. Bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu didukung dengan upaya bina suasana (mempengaruhi opini publik) dan upaya advokasi kebijakan (mempengaruhi kebijakan yang berorientasi sehat). Bahwa untuk itu perlu dikembangkan rencana aksi yang jelas dan operasional.
5. Bahwa kemitraan dengan berbagai pihak perlu dilakukan, baik lintas program, lintas sektor, pemerintah-masyarakat, termasuk swasta dan LSM, Pusat-Daerah, unsur pelayanan-unsur ilmuwan/Perguruan Tinggi, maupun antara berbagai negara dalam lingkup lingkup global/internasional.
6. Bahwa SDM promosi kesehatan dalam praktek kebidanan profesional perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga mempunyai kemampuan yang diperlukan sebagai planner, mediator, educator, advocator, social marketer, dll.
7. Bahwa metode dan teknik promosi kesehatan dalam praktek kebidanan perlu terus menerus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan dan perkembangan IPTEK, yang juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan berdasar keadaan, masalah dan potensi setempat.
8. Bahwa pengembangan promosi kesehatan dalam praktek kebidanan perlu dilakukan berdasarkan pada fakta (evidence-based) dengan mendayagunakan data dan informasi dalam perencanaan dan pencatatan/pelaporan, yang dilakukan sejak di tingkat Kabupaten/Kota, sampai tingkat Provinsi dan Nasional.
9. Bahwa untuk menjalankan kegiatan promosi kesehatan dalam praktek kebidanan diperlukan dukungan organisasi yang mantap, baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila memungkinkan di tingkat Pusat eselonnya dapat ditingkatkan menjadi eselon I sehingga dapat mengemban visi dan misinya secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan.
10. Selain itu juga diperlukan adanya Organisasi Profesi Promosi Kesehatan dalam praktek kebidanan yang kuat, yang berperan antara lain sebagai mitra, pemikir, pemasok, pengamat dan pengkritik kegiatan promosi kesehatan di lapangan.
Selanjutnya, perlu disadari bahwa upaya promosi kesehatan dalam praktek kebidanan merupakan tanggungjawab kita bersama, bahkan bukan sektor kesehatan semata, melainkan juga lintas sektor, masyarakat dan dunia usaha. Promosi kesehatan ini perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Kesamaan pengertian, efektifitas kerjasama dan sinergi antara aparat kesehatan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan semua pihak dari semua komponen bangsa adalah sangat penting dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran promosi kesehatan dalam praktek kebidanan secara nasional. Semuanya itu adalah dalam rangka menuju Indonesia Sehat, yaitu Indonesia yang penduduknya hidup dalam perilaku dan budaya sehat, dalam lingkungan yang bersih dan kondusif dan mempunyai akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu,menurunkan angka kematian ibu & bayi, sehingga dapat hidup sejahtera dan produktif.
Itu semua kita lakukan adalah dalam rangka membangun jiwa dan membangun badan, sebagaimana tertuang dalam lagu kebangsaan kita. Maka Hiduplah Indonesia Raya. Dalam kaitan dengan itu, kita, kapan dan di manapun berada, perlu melakukan sesuatu, apa saja yang dapat kita lakukan asal positif, dengan ihlas. Sebagai penutup buku ini, kita perlu renungkan kata-kata bijak dari orang yang sangat bijak bestari, yaitu: “Mulailah dari dirimu sendiri”.
Dalam promosi kesehatan dalam praktek kebidanan berbagai upaya telah dilakukan salah satunya adalah:
Munculnya Posyandu
Dengan berkembangnya PKMD dan dalam implementasinya menggunakan pendekatan edukatif, muncullah berbagai kegiatan sawadaya masyarakat untuk pelayanan kesehatan antara lain: Pos Penimbangan Balita, Pos Imunisasi, Pos KB Desa, Pos Kesehatan, Dana Sehat. Selain itu juga muncul berbagai kegiatan lain, yang berada di luar kesehatan, meskipun tetap ada kaitannya dengan bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut murni muncul dari masyarakat sendiri, dan untuk pelayanan mereka sendiri, dibidang kesehatan.
Secara teori, pada periode ini telah muncul perbedaan sudut pandang. Mulai terlihat bahwa salah satu kelemahan dari pendekatan edukatif adalah belum berhasil memunculkan “community real need”. Yang terjadi adalah bahwa melalui pendekatan edukatif ini telah muncul berbagai “community felt need”. Akibatnya muncul berbagai kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan munculnya aneka ragam kegiatan masyarakat tersebut, sulit untuk memperhitungkan kontribusi kegiatan masyarakat tersebut terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini mendorong para pengambil keputusan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk melakukan perubahyan pada pendekatan edukatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tahun 1984, berbagai kelompok kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (Pos Penimbangan Balita, Pos Imunisasi, Pos KB Desa, Pos Kesehatan), dilebur menjadi satu bentuk pelayanan kesehatan terpadu yang disebut Posyandu (pos pelayanan terpadu). Atau lengkapnya Pos Pelayanan Terpadu KB-Kesehatan. Peleburan menjadi Posyandu tersebut, selain setelah dicoba dikembangkan di Jawa Timur, juga setelah melalui tahap kegiatan uji coba di tiga provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Dipadukannya pelayanan KB dan kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Karena dengan keterpaduan pelayanan ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama.
Secara konsepsual, Posyandu merupakan bentuk modifikasi yang lebih maju dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi. Modifikasi tersebut adalah dengan tetap mempertahankan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, gotong royong dan sukarela, namun bentuk kegiatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan tidak lagi beragam, karena sudah diarahkan dan diseragamkan yaitu Posyandu. Melalui keseragaman kegiatan masyarakat dalam bentuk Posyandu, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya penurunan angka kematian bayi dan balita.
Posyandu merupakan unit pelayanan kesehatan di lapangan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan teknis Puskesmas, Departemen Agama, Departemen Pertanian, dan BKKBN. Posyandu melaksankan 5 program kesehatan dasar yakni: KB, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan penaggulangan diare. Adapun sasaran utama adalah menurunkan angka kematian bayi dan memperbaiki status kesehatan dan gizi balita, maupun ibu hamil dan menyusui.
Posyandu merupakan wadah partsipasi masyarakat, karena Posyandu paling banyak menggunakan tenaga kader. Kader ini merupakan tenaga relawan murni, tanpa dibayar, namun merupakan tenaga inti di Posyandu. Sebagian besar kader adalah wanita, anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Maka dapat dikatakan bahwa PKK merupakan sumber penggerak Posyandu. Tokoh-tokoh di awal terbentuknya Posyandu ini adalah: Dr. M. Adhyatma, Dr. Suyono Yahya, Ibu Soeparjo Rustam, dll.
Tujuan Posyandu dan Sistem Pelayanan 5 Meja
Sasaran utama pelayanan Posyandu adalah kelompok-kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita. Oleh sebab itu pelayanan Posyandu mencakup pelayanan-pelayanan: kesehatanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, penanggulangan diere, dan keluarga berencana.
Tujuan dikembangkannya Posyandu sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan, yakni:
a. Untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita, dan angka kelahiran.
b. Untuk mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS).
c. Berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka menunjang meningkatnya kesehatan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Pelayanan Posyandu menganut sistem 5 meja, dengan urutan sebagai berikut:
1. Meja 1:Melayani pendaftaran bagi para pengunjung Posyandu, yang dikelompokkan menjadi 3 yakni: bayi dan anak balita, Ibu hamil dan menyusui, dan PUS (pasangan usia subur). Pelayanan meja 1 dilakukan oleh kader kesehatan.
2. Meja 2: Melayani penimbangan bayi, balita, dan ibu hamil, dalam rangka memantau perkembangan bayi, balita, dan janin dari ibu yang sedang hamil, yang dilayani oleh kader kesehatan.
3. Meja 3: Melayani pencatatan hasil dari penimbangan dari Meja 2 didalam KMS (kartu menuju sehat), baik KMS bayi/balita maupun KMS ibu hamil, juga dilayanani oleh kader.
4. Meja 4: Melakukan penyuluhan kepada ibu bayi/balita dan ib hamil, sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan status gizi, balita dan ibu hamil, dan KB. Meja ini dilayani oleh petugas atau kader.
5. Meja 5: Dilakukan pelayanan oleh petugas medis/para medis dari Puskesmas untuk imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, atau pengobatan bagi yang memerlukan, dan periksa hamil. Bila terdapat kasus yang tidak dapat ditangani oleh Posyandu, mereka akan dirujuk ke Puskesmas.
Perkembangan pesat Posyandu
Penyelenggaraan Posyandu pada berbagai tatanan administrasi, merupakan satu bentuk demonstrasi tentang betapa efektifnya jejaring kemitraan yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan. Di Depkes, unit yang merupakan penggerak kegiatan Posyandu ini adalah Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat (BPSM) yang berada di bawah Direntorat Jenderal Binkesmas, yang merupakan ”saudara kembar” dari unit Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang berada dibawah Sekretariat Jendral.
Dalam rangka pengembangan jejaring kemitraan untuk mennunjang penyelenggaraan Posyandu, Departemen Dalam Negeri mengambil prakarsa untuk mewujudkan Kelompok Kerja nasional Posyandu (Pokjananl Posyandu), sebagai bagian dari institusi LKMD yang ada pada setiap jenjang administrasi pemerintahan. LKMD ini merupakan wadah koordinasi berbagai kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Inilah yang merupakan salah satu kunci suksesnya pengembangan Posyandu, yaitu karena terjalinnya kemitraan yang kuat dan luas di kalangan penyelenggara pemerintahan melalui Pokjanal Posyandu tersebut
Demikianlah kemudian Posyandu berkembang sangat pesat. Terakhir tercatat tidak kurang dari 240.000 buah Posyandu yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Banyak pejabat kesehatan dunia dan dari negara sahabat datang berkunjung, serta berdecak kagum melihatnya dari dekat. Ini juga tidak lepas dari para kader PKK (penggerak kesejahteraan keluarga) yang menjadi penggerak Posyandu mulai dari Pusat sampai ke lini paling depan. Atas perannya ini, wajarlah apabila Ibu Suparjo Rustam memperoleh penghargaan deari WHO (berupa Sasakawa award).
Memang belum dapat diketahui secara pasti berapa besar kontribusi keberadaan dan kegiatan Posyandu ini terhadap penurunan angka kematian bayi. Tetapi yang pasti memang terjadi penurunan angka kematian bayi berbarengan dengan melesatnya perkembangan Posyandu di Indonesia. Namun Posyandu belum berdampak positif pada penurunan angka kematian ibu. Dan dengan terjadinya krisis ekonomi dan sosial di sekitar tahun 2000, banyak Posyandu yang terpuruk. Pada saat ini sedang dilakukan kegiatan revitalisasi Posyandu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Gangan Lupa Coment_nya ya..????